Kegagalan yang Artistik

Salah satu prosedur penting dari rangkaian perwujudan cita-cita adalah melewati etape kegagalan. Hanya saja, kerap kali kegagalan dieskalasi menjadi ketakutan berjangka panjang, yang pada gilirannya malah mendistraksi diri kita; mulai tak berani mencoba lagi, takut mengambil risiko, hingga kecemasan yang berlebihan.

Kegagalan itu menjadi lama dan larut dalam hidup kita, lantaran kita kurang tepat mempersepsikan, sekaligus keliru menghayatinya. Kalaulah kita mau merekonstruksi cara pandang kita tentang kegagalan itu sendiri, maka kegagalan itu akan kembali pada fitrahnya, yaitu fase yang menghiasi atau memperindah setiap puzzle kehidupan kita. Dalam kalimat yang beda, bisa kita sebut: kegagalan yang artistik.

Sampai di sini, seluruh bauran persepsi kita tentang kegagalan, itu bukan lagi sebuah bencana atau penghambat, melainkan suatu nilai keindahan hidup. Coba pikirkan, bahwa untuk mencapai sebuah kegagalan saja, kita butuh banyak energi. Pikiran, tenaga, dan emosi kerap kali mengalami benturan hebat yang memungkinkan kita kehilangan daya juang, lalu akhirnya roboh.

Tak hanya kesuksenlah yang membutuhkan banyak energi, tapi kegagalan pun memerlukan formula yang kurang lebih, sama. Jadi, apabila kita mengalami kegagalan, maka itu patut disyukuri untuk bangkit lagi dan lagi, bukan diratapi begitu lama.

Kalkulasi yang tepat ketika gagal, akan menjaga peluang kita untuk terus berada dalam sirkuit kesuksesan, bahkan mendatangkan sejumlah keuntungan:

Pertama, memperkuat daya juang. Kita yang sering kali gagal, secara alamiah akan memiliki daya tahan lebih ketika mengalami kegagalan berikutnya, baik pikir, fisik, maupun psikis. Mengapa? Sebab sudah kodratinya manusia memiliki survival instinct.

Kedua, meningkatkan daya analitik atas sabab-musabab kegagalan. Hasilnya, kita dimungkinkan mampu bergerak lebih efisien dan dinamis karena telah memiliki bekal instrospeksi yang cukup dari kegagalan sebelumnya.

Ketiga, momentum pelipatgandaan quota kesabaran sekaligus kesadaran penerimaan, bahwa setiap kegagalan mesti disikapi dengan lapang dada dan penuh prasangka baik.

Terakhir, saya punya sedikit saran sederhana saja dari bahasan ini: buatlah setiap kegagalan kita adalah bagian dari pola hidup yang artistik, bukan yang tragedik.
#shulhanologi #shulhanrumaru

Baca Selengkapnya >>>

0 komentar

Apa Kabar Dana Desaku?

By Shulhan Rumaru on 02.06

Dilansir dari kabartimurnews, Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kcabjari) Geser memburu sejumlah kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang diduga kuat terlibat penyelewengan dana desa dan ADD. Terkait ini, setidaknya 11 Kades dan bendahara dibidik sebagai calon tersangka.

Para kepala desa dan bendahara ini dalam mengelola dana desa dan ADD, terindikasi melakukan penyelewengan anggaran. Modus yang dipakai adalah fiktif dan mark up, sisanya digunakan langsung untuk kepentingan pribadi.

“Ada 9 desa yang kasusnya di tingkat penyidikan, 2 desa siap kita naikkan juga ke penyidikan. Jadi ada 11 kepala desa dan 11 bendahara, totalnya 22 orang siap-siap jadi tersangka,” kata Kacabjari Geser Ruslan Marasabessy kepada Kabar Timur, Rabu, kemarin.11 kepala desa dan 11 bendahara desa, atau total 22 calon tersangka ini berasal dari desa yang berada di Kecamatan Gorom, Geser dan Wakate. “Antara lain, Kilmaur, Madaur, Mising, Waisalang, Air Nanang dan beberapa lainnya. Pokoknya ada 11 Desa,” ungkapnya.

Sejujurnya, beta ini awam tentang dana desa. Ya, sebagai orang yang minim informasi, beta cuma tahu kalau setiap tahun di beta pung desa Suru (Kab.SBT, Maluku) maupun di desa-desa lainnya, mendapat kucuran dana ratusan juta rupiah dari pemerintah pusat yang disalurkan secara bertahap untuk dimanfaatkan bagi kesejahteran warga.

Sebelum lebih jauh, beta mau kasih sedikit saja data umumnya. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun—meski angka serapan masih rendah—namun alokasi Dana Desa terus meningkat. Di tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, menigkat Rp 60 triliun pada tahun 2017, lalu tahun 2018 ini alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 60 triliun, dan kabarnya dana desa 2019 akan dinaikkan lagi.

Realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 127,2 triliun dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan. Antara lain untuk pembangunan sekitar 124 ribu kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses air bersih 38,3 ribu unit, dan sekitar 3 ribu unit tambatan perahu. Selain itu, juga pembangunan 18,2 ribu unit PAUD, 5,4 ribu unit Polindes, 6,6 ribu unit pasar desa, 28,8 ribu unit irigasi, 11,6 ribu unit Posyandu, dan sekitar 2 ribu unit embung.

Pertanyaannya, adakah dari sekian banyak realisasi dana desa yang disebutkan di atas, juga dirasakan basudara samua? Kira-kira katong pung kampung juga masuk dalam data yang begitu bagus di atas? Atau malah sebaliknya, masuk dalam data desa-desa yang tidak memaksimalkan dana desa dengan baik. Malahan, kepala desanya terjaring kasus korupsi dana desa itu sendiri.

Beta tambah sedikit pertanyaan lagi, apakah basudara dong pung kampung su tarang? Atau jangan-jangan masih galap karena lampu sabiji di muka jalan pas malam hari saja seng ada. Basudara dong pung desa su punya genset? Ya, minimal bisa dipakai untuk kasih manyala lampu masjid deng putar tarhim magrib. Lalu, adakah alokasi dana desa untuk beasiswa skripsi bapa dorang pung anak yang lagi kuliah smester akhir?

Biar beta seng terkesan banyak tanya, mari katong kembalikan pada beberapa Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut Permen No. 16 Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 4, tiada lain yaitu pembangunan fisik dan SDM desa. Inti dari dana desa itu sebenarnya hanya dua itu saja. Tapi, pada praktiknya, pemerintah desa harus menjalankan empat program utama kementerian:

Pertama, Membuat Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades). Sekarang coba lihat di bapak ibu dong pung desa, adakah prokadesnya? Misalkan, kopi kampung, kacang goreng, manisan atau apa? Jangan-jangan selama ini, seng ada satupun produk desa yang mampu dihasilkan. Kalau seng ada, jujur saja e, itu pemerintah desa pamalas karja atau memang seng tahu bagaimana cara membangun desa. Demo dorang!

Kedua, Kepala desa diminta mengalokasikan dana Rp 200 juta sampai Rp 500 juta untuk membuat embung air desa. Fungsinya, sebagai sarana menunjang produk tanaman desa. Kalau program ini dirasa kurang sesuai dengan katong pung daerah, tentu saja bisa dialihkan sesuai kebutuhan pertanian yang ada di masing-masing desa. Tapi lagi-lagi beta tanya, bapak ibu sudah rasakan realisasi program ini? Kalau belum, demo dorang!

Ketiga, Masyarakat desa harus membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pembentukan Bumdes tersebut lantaran pemerintah berencana membentuk PT Mitra Bumdes Nusantara. Contohnya, seperti di Cirebon (ini di Jawa Barat, wancia Jawa si) akan dibuat PT Mitra Bumdes Cirebon, sahamnya 51 persen saham nasional, 49 persen dari desa. Nanti semua subsidi pemerintah akan disalurkan lewat mitra Bumdes.

Pertanyaannya, di bapak ibu pung kampung, sudah dibuatkan Bumdes ka balong? Jangan sampai, kepala desa atau siapapun pejabat itu, katong biasakan mereka untuk tidak memberi ruang-ruang usaha bagi warga tapi katong hanya tahu minta alias tada tangan saja. Ini yang bikin kepala desa dapa tangkap banya. Abis magei, seng kasih dibilang skakar, kalau kasih ancaman penjara. Jadi, mari saling mendukung dan spekat untuk lebih maju dengan berusaha lebih kreatif lagi.

Terakhir, yang Keempat, Kepala Desa diminta mengalokasikan dana desa Rp 50 juta sampai Rp 100 juta untuk membuat lapangan olahraga desa. Lapangan olahraga desa tersebut diharapkan adanya aktivitas positif bagi anak muda desa. Dalam penafsiran beta, bukan hanya lapangan tapi ruang publik berupa sport center alias pusat olahraga. Nampaknya sepele, tapi salah satu indikator kebahagian warga adalah tersedianya ruang publik sebagai arena pertukaran informasi dan komunikasi satu dengan lainnya.

Sebentar, masih pada kuat baca ka seng ini? Lanjut e… Sekarang, katong bahas masalah-masalah dana desa. Permasalahan dana desa yang paling sering muncul adalah:

Pertama, Adanya penggelembungan honorarium sejumlah pejabat pemerintah desa. Jadi, penggelembungan ini seng hanya terjadi pada surat suara pemilu saja, tapi gaji lai menggelembung.

Kedua, Tindakan korupsi yang hampir sama juga kadang dilakukan dengan membuat agenda perjalanan fiktif bagi seluruh pihak pemerintah desa.

Keempat, Melakukan peminjaman uang di desa. Masalahnya, pinjaman uang itu tidak dikembalikan. Ini bahaya, bahasa lainnya pancuri tapi bilang pinjam.

Kelima, Menyogok pendamping desa atau polisi. Terlebih lagi, Polri sudah dilibatkan dalam pengawasan dana desa yang berlaku sejak melakukan penandatangan Nota Kesepemahaman dengan Kementerian Desa, 20 Oktober lalu.

Keenam, Membuat LPJ fiktif. Bahasa lainnya, sudah tidak melakukan perubahan dengan dana desa, malah sibuk bikin laporan pertanggungjawaban fiktif yang itu pun anggarannya tidak sedikit. Kalau seng salah, data 2017 yang beta baca dari majalah Gatra bahwa korupsi akibat pembengkakan anggaran LPJ seluruh desa di Indonesia bisa tembus 10 milyar lebih. Wow, fantastik.

Meskipun begitu, sebenarnya ada kendala besar lainnya seperti, rendahnya realisasi anggaran tersendat dari pusat ke daerah hingga ke desa disebabkan pemerintah daerah yang masih fokus pada upaya penyaluran Tahap I sebesar 20 persen dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal itu membuat penyaluran Tahap II sebesar 40 persen jadi terlambat. Selain itu, ada juga yang sengaja bendahara dong tahang dana desa lama-lama di kas daerah dan bahkan pencairannya pun mungkin ada sedikit uang terimakasih. Budaya uang terimakasih ini yang biking pejabat daerah dong korupsi banya. Mari katong ubah perilaku kerja kita dengan bekerja sesuai tupoksi dan tidak meminta imbalan lain di luar hak kita. Bisa? Bisa aja kalau punya niatan baik untuk berubah.

Terakhir paskali ini… Nampaknya, yang paling kurang dari kita sekarang, bukanlah anggaran pembangunan, bukan pula tenaga kerja maupun tenaga ahli, melainkan KEKURANGAN ITIKAD BAIK.

Memang, benar adanya kalau kita di Kab. Seram Bagian Timur, Maluku, masih banyak kekurangan. Tapi, coba lihat ke dalam diri kita sendiri untuk mengintrospeksi cara kita mengelola daerah; mulai dari tata kelola pemeritahan, pemberdayaan tenaga kerja, pengelolaan keuangan daerah juga dana desa, hingga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sudahkah kita seriusi semua itu? Adakah niatan baik kita untuk tulus ikhlas membangun tanpa silau dengan kemilau rupiah yang datang ke meja kerja kita? Tergodakah atau konsisten kita menjaga amanah rakyat? Mari jawab semua itu dengan akal sehat dan hati nurani. (SR)

Baca Selengkapnya >>>

0 komentar

Renungan Politik

By Shulhan Rumaru on 18.46

Gambar diadopsi dari mediamu.id

Tuhan, Tinggallah di Rumahku!

Aku dengar dari kabar berita
Tuhan telah diusir dari rumahNya
Tempat manusia merapal doa

Aku dengar dari kabar berita
Tuhan dimintai surat izin menetap
Supaya tak sembarang tinggal di rumah ibadah

Aku dengar dari kabar berita
Tuhan dipaksa berpolitik praksis
Tak menerima jenazah beda pilihan

Aku dengar dari kabar berita
Tuhan disekap dalam rumah ibadah
Bernegosiasi tuk kepentingan duniawi

Aku dengar dari kabar berita
Rumah-rumah ibadah kian selektif
Menerima kehadirat Tuhan

Kalaulah begitu adanya
Tuhan, tinggallah saja di rumahku

(Shulhan Rumaru, Ciputat, 25 Maret 2017)

*******

Temperatur politik yang memanas dan memanggang kewarasan kita belakangan ini, memberi saya sedikit asupan nutrisi kritis sekaligus puitis. Jadilah puisi sederhana ini sebagai perwakilan singkat dari ketidakmengertian saya akan sikap politik yang jauh dari nilai-nilai asketisme politik. Diskursus yang dibangun para politisi di media, nampaknya jauh dari kesan mencerdaskan dan mencerahkan, bahkan tak sedikit dari kita terfragmentasi ke dalam kantung-kantung pemilih yang kental friksi sosialnya.

Kini, rasionalisasi dukungan politik dibuat seaktual mungkin untuk mengendalikan nalar publik. Herbert Marcus menyebut realitas semacam ini sebagai "rasionalitas teknologis", atau dalam pandangan Max Horkheimer disebut "rasio intsrumental". Maksudnya, elit politik gencar merasionalisasikan kerja dan interaksi mereka supaya diterima publik dengan kesan seolah-olah tanpa paksaan. Contoh paling aktual saat ini, ya, melalui pendekatan legitimasi agama. Dalam strategi komunikasi politik disebut sebagai strategi sosial tradisional.

Sebenarnya, tak ada yang salah dari strategi sosial tradisional, namun cara menjalankannya tergelincir dari rasa kritis dan berorientasi teramat transaksional. Para politisi berkepentingan kerap merapat ke pemuka agama demi dukungan politik. Benar-benar hanya demi akumulasi elektoral semata. Lantas, di lain sisi mengabaikan soliditas sosial yang lambat laun terkoyak.

Mari belajar dari kisruhnya Pilkada Jakarta tempo lalu, dimana mesin-mesin politik tak lagi malu memasang spanduk-spanduk penolakan penyolatan jenazah beda pilihan politik, pengusiran jamaah sholat beda rumah politik, dan dalil-dalil agama yang ditafsirkan searah kepentingan elektoral semisal Almaidah 51. Kenapa begitu.

Kalau ada yang bilang, penolakan salah satu cagub DKI murni perintah agama dan bukan urusan politik, maka seharusnya konsisten. Tapi buktinya, inkonsistensi logislah yang terjadi, menolak di DKI tapi mendukung nonmislim di gelanggang politik lainnya. Sebab itu, saya bersikukuh bahwa penolakan terhadap calon nomuslim, narasinya lebih dekat pada kepentingan politik, ketimbang urusan agama. Narasinya jelas, kita bisa merunut dari Risalah Istiqlal hingga kejadian penyebaran video pidato yang diedit dan demonstrasi berlabel angka-angka keramat.

Saya utarakan ini, bukan lantaran saya dulu memilih salah satu cagub dan menolak cagub lainnya, bukan sama sekali. Saya hanya membela kewarasan berpolitik yang tak cuma berjubah agama namun nihil konteks keagamaannya. Jangan lagi berasumsi bahwa ajaran-ajaran agama yang dimasukkan secara tekstual dalam aturan dan praktik politik (atau mengganti sistem pemerintahan berbasis agama), itu akan memperbaiki situasi politik. Justru yang terjadi, semakin mencuat egosentris antarpemeluk agama. Pemahaman terhadap dalil-dalil agama yang keluar dari konteks politik dan situasi faktualnya, pada akhirnya tak menemukan jalan keluar.

Sebagai jalan tengah, tawaran "asketisme politik" nampak lebih rasional untuk kondisi politik saat ini, terutama menyongsong pilpres 2019 mendatang. Weber dalam bukunya The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism (1930), menjelaskan konsep asketisme politik sebagai upaya menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan prinsip kesederhanaan dan etika serta memproyeksikan tindakan demi kemaslahatan rakyat banyak.

Kita juga tentu mengenal istilah zuhud dalam khazanah sufisme, yang dalam term politik dimaknai sebagai sikap eskapisme atau mengalienasi diri dari syahwat politik, latihan hidup sederhana dan bersahaja. Asketisme politik lebih diarahkan untuk meningkatkan kesalehan berpolitik, baik di tingkat pribadi maupun institusional.

Kalau sudah begini, kontestasi politik tidak lagi mengandalkan agitasi bermodal dalil-dalil agama yang kontroversial atau multitafsir, melainkan lebih pada pertarungan politik di level substansi, yakni beradu visi-misi kepemimpinan dan program-program pembangunan pro rakyat. (Shulhan Rumaru)

Baca Selengkapnya >>>

0 komentar

Dungualitas

By Shulhan Rumaru on 08.55

Belakangan, tak sedikit dari kita asyik merawat kedunguan. Tak mau ribet berpikir mendalam (kontraproduktif), malas memverifikasi fakta faktual suatu informasi, sentimentil golongan, berkesimpulan prematur, dan senang menjadi beda meski salah, adalah secuil sebab.

Kita kerap terjebak produksi wacana stensilan yang marwah gagasannya cetek, nampak logis dan sederhana tapi minus fakta juga cenderung sporadis. Alhasil, alur berpikir kita pun tidak konstruktif, menclok sana-sini, dan mudah terbawah arus opini.

Misal, menganggap kejahatan First Travel (FT) sebagai kesalahan ajaran Islam lantaran pentolannya bergaun muslimah adalah sesat logika. Tapi, betul itu aibnya sebagai muslim? Iya, boleh dibilang, tepat. Apa pasal? sebab FT mengomodifikasi ritual ibadah jadi ladang bisnis, tok.

Kalau bekerja di luar negeri demi menafkahi keluarga, lantas dijadikan alasan minggat dari rezim yang dianggap gagal, maka jelas ketidakdewasaannya. Agak kurang bijak, kalau hanya mau pulang jika ada garansi ganti rezim. Jadi, kami harus merapikan negara ini demi kepulangan Anda? Epen, ka?

Kasus lain, ya, semisal membenci segala bentuk kemajuan Indonesia, lalu berlebihan mengagumi negara lain. Atas nama agama dan ideologi, kita melaknat Indonesia menjalin bilateral dengan Tiongkok, tapi tak mengapa Turki berbisnis dengan Israel, atau parpol komunis subur di Palestina.

Sebaliknya, memuja rezim sekarang tanpa celah kritik dan pengawasan adalah pembiaran akan tumbuhnya tunas-tunas tirani. Katakan salah walaupun itu pahit.

Jadi ini masalah apa? Ini tentang kedunguan yang dirawat (saya senang menyebutnya, dungualitas) . Kalau sudah besar, ia bermetamorfosa jadi benci dan perpecahan.

Supaya hidup kita tak sedangkal dan semain-main ini, kita coba olah pikir, olah rasa, dan jangan lupa olahraga.

Cermat olah pikir adalah bentuk pemurnian jati diri. Jikalau ingin merawat hal yang hakiki dari diri kita, maka rawatlah pikiran kita. Kata Pramoedya Ananta Toer, siapa yang mencuri pikiran maka ia mencuri sesuatu yang hakiki dari manusia. (Shulhan R)

Baca Selengkapnya >>>

0 komentar

Ganjen Medsos

By Shulhan Rumaru on 23.10

Sebagian orang keganjenan mengumbar pesimisme di media sosial, getol menebar postingan propaganda dan rajin beragitasi atas perkara baik yang dicapai bangsa ini.

Entah! Kritisisme model apa yang tengah mereka orkestrasikan. Justru, nampak bak nyinyirisme. Bukan cuma split otak, jadinya malah kegersangan nasionalisme, paceklik humanisme, dan terjebak sektarianisme akut.

Implisitnya, mereka bilang itu sayang. Padahal, itu mengganyang. Katanya itu refleksi. Padahal, itu ambisi tuk mereduksi kekitaan yang selama ini lazim kita sebut Bhineka Tunggal Ika. Mereka betah bermain diksi yang destruktif, juga berupaya mengendapkan kebencian antarsesama sampai tiba waktunya tuk dikonversi.

Disadari ataupun tidak, mereka telah dijadikan mesin industri kebencian. Memproduksi kedengkian demi pemuasan hasrat dan ekstasi kuasa secuil elite.

Kalaulah revolusi mental belum sanggup menggugah optimisme berbangsa, sebaiknya ada upaya Renovasi Otak laiknya syair-syair manis Dialog Dini Hari. Na'am, renovasi saja biar tak kusut, supaya tak kaku.

Mengubah tabiat "sharing without reading & thinking" memanglah tak segampang mengedipkan mata, pula tak seujug-ujug jatuh hati pada senyuman Raisa yang presisi. Butuh latihan dan pembiasaan. Jadi, mari mulai dari diri sendiri. Tentunya, termasuk saya.

Sini! Sama-sama mendiagnosa diri. Mengidap tipe manakah kita dalam bermedia sosial. Ada 4 tipologi pengguna internet (baca Gun Gun Heryanto & Shulhan Rumaru, Komunikasi Politik Sebuah Pengantar; 176):

1. Diseminator. Cenderung tertarik pada isu harian, strategis, & jangka panjang. Tipologi ini senang berbagi dan berjejaring. Suka chit-chat di postingan teman bahas isu politik terkini, harga sembako, hingga menertawai nasib jomblowan-jomblowati.

2. Publisis. Perkara narsis dan ekspos kesibukan, nah, tipe ini juaranya. Pokoknya, seng ada lawang alias gak ada tandingannya. Kepentingan mereka adalah mengonstruksi citra diri/lembaga dan merawat eksistensinnya.

Jadi, jangan heran, ya, kalau ada emak-emak kekinian unggah foto ber-caption "kinclong juga muka gue pake bedak merk nganu. Produk lipstiknya nganu juga oke. See, bibir gue kek cabe merah. Hottt!!!"

Plisss, gak perlu hujat mereka, apalagi dengan dalih mengumbar aurat. Percaya, mereka hanya mempercantik diri biar para suami tak gampang menumpahkan sperma di lubang yang baru (sorry, gak seremeh ini, sih).

3. Propagandis. Nah, ini biang keroknya. Mereka fokus pada isu strategis. Bisa berdampak delegitimasi atau legitimasi. Jadi, patut diwaspadai dramatisasi kebencian terhadap pemerintah, nasionalisme, dan kedaulatan NKRI, juga kritik yang tak konstruktif.

Pemerintah, memang tak boleh dibiarkan imun terhadap kritik sebab dapat melahirkan tirani. Tapi kalau kritisisme dibiarkan serampangan dan tak beresonansi, itu sama saja kita mempersiapkan panggung kesewenangan.

Jika terpaksa mengkreasikan propaganda, buatlah white or gray propaganda yang porsi faktanya banyak, dapat diverifikasi publik, lalu ditaburi sedikit topping hiperbola.

Ingat! Hindari propaganda hitam sebagai alat gebuk, sebab sama sekali tak mengoreksi apa-apa selain memperkeruh situasi. Dan saat ini, kita menghadapi tantangan itu, industri kedustaan dan kebencian yang disuplai lewat media sosial.

4. Hactivist. Ini pasukan elit. Kelompok khusus yang mempersiapkan perlawanan terhadap pemerintah atau kelompok legal dengan memasifkan isu sensitif, meretas informasi rahasia.

Kartu joker para elite boleh jadi ada di tangan mereka dan kerap kali dijadikan alat negosiasi dan barter. Tak melulu begitu, sebagian malah dibuka untuk publik, seperti Julian Assange dengan Wikileaks yang membobol kawat diplomatik Amerika Serikat.

Pertanyaannya, kita termasuk tipologi yang mana, 1, 2, 3, atau 4? Dan mulai sekarang, bijaklah bermedia sosial. Jangan keganjenan berbagi tautan di kanal medsos tanpa memverifikasi. Berkali-kali kita tebar haox, maka kita turut mentransformasikan ideologi para pemecah-belah. Tega Anda?

Saya berharap, Anda bukan si propagandis "panasbung" yang sudi menggadai kemesraan ini hanya dengan sejumlah rupiah.

Yakinlah, turbulensi bangsa ini hanya bisa terjadi kalau saya juga Anda mudah terprovokasi kebencian dan bersikap bebal pada perbaikan. Berharap perubahan tapi berpikir delusif? Itu naif.

Mari, kawan! Berpikirlah tanpa kejumudan, bergeraklah tanpa kekerasan, dan bermanfaatlah untuk kekitaan.

Baca Selengkapnya >>>

0 komentar

Untung Rugi Politik Habar Bobak (Politik Retoris)

By Shulhan Rumaru on 18.12

Bicara politik SBT (Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku) yang kekinian itu, tak lepas dari tipologi berpolitik yang dianut kebanyakan masyarakat SBT. Apa itu? tipologi POLITIK HABAR BOBAK alias Politik HB, yang dalam istilah komunikasi politiknya disebut Politik Retoris. Katanya, Politik HB ini sudah mengakar urat di SBT. Itu batul ka? :)

Oke, lanjut! Terminologi Politik HB (politik retoris) ini, sederhananya adalah cara berpolitik yang bertumpu pada kekuatan retorika yang asumtif (bersifat dugaan, miskin data dan fakta yang ferivikatif). Lalu, salahkah kalau katorang menggunakan politik HB? tentu tidak. Berpolitik HB itu bukan persoalan salah benar, tapi bicara efektivitas, kecepatan, dan ketepatan memainkan wacana/isu.

Keuntungan

Politik HB itu fungsinya memainkan wacana atau isu secara sporadis. Jadi, jangan harap politik HB akan menyuguhkan fakta faktual. Untungnya dimana? 1. Politik HB mencipta dan memainkan wacana secara acak/ tak beraturan (sporadis). 2. Cocok digunakan untuk mendistribusikan pesan-pesan propagandis dalam kampanye. 3. Politik HB bisa memainkan teknik card stacking, yakni pemilihan pernyataan-pernyataan yang memiliki efek domino di masyarakat. 4. Isu akan mudah tersebar dan tak terkendali.

Jadi, jangan heran kalau tiba-tiba ada pernyataan, "Berdasarkan survei, MUFAKAT menang telak 75% di kepulauan Gorom." Atau "Sus-Goo dipastikan memang 80% di Tana Basar." Saling klaim kemenangan yang dilakukan masing-masing timses dengan teknik ini, sebenarnya hanya sebatas memancing reaksi dan perhatian publik saja. Toh, pada dasarnya hasil survei itu belum jelas siapa pelaksana surveinya, metodologinya seperti apa dll.

Tapi, politik HB juga bisa berhasil, tergantung siapa yang menggulirkan isu. Dalam perspektif teori naratif Walter Fisher di bukunya Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value and Action (1987), salah satu hal utama yang jadi power narasi adalah dapat dipercayanya karakter para aktor yang membawakannya. Jadi, kalau mau pakai politik HB dalam kampanye, pilihlah orang yang kalau berbohong saja, orang lain percaya.hehehe.

Kerugian

Pertama, Politik HB, bisa memantik keresahan, pertentangan, dan konflik di masyarakat akar rumput. Coba renungkan, berapa banyak keluarga yang tapisah, hanya gara-gara percaya isu-isu politik. Pernah dengar ungkapan begini "jang percaya kandidat ini, dorang cuma janji-janji manis saja". Persis, begitulah politik HB.

Kedua, Politik HB tidak menyumbang elektabilitas maupun insentif elektoral, sebab pesan politik yang disampaikan sulit terbaca maksudnya, masih mengawang-awang, dan bersifat wacana.

Ketiga, Politik HB sulit dipercaya kebenaran pesan yang disampaikan. Mungkin ungkapan ini bisa sebagai contoh: "Kamong bicara banya tapi seng ada bukti." Nah, kira-kira begitulah Politik HB, banyak bicara miskin aksi.

Keempat, Politik HB sering dimainkan oleh masyarakat akar rumput, sehingga keabsahan sebuah informasi atau pesan masih dipertanyakan lantaran jauhnya sumber-sumber informasi primer terkait sang kandidat.

Apapun nanti dinamika Pilkada SBT, partisipasi politik harus terus dijaga. Yang bisa nyoblos, jangan sia-siakan hak suaranya. Terakhir beta kutip pandangan Hutington dan Nelson dalam buku lawasnya No Easy Choise: Political Participation in Develoving Countries (1976), menyebutkan, fokus utama partisipasi politik adalah usaha mempengaruhi alokasi otoritatif nilai-nilai masyarakat.

Baca Selengkapnya >>>

0 komentar

Narasi Kepiluan Waode di Hari Pendidikan Nasional

By Shulhan Rumaru on 19.51

Derap langkah Waode terburu-buru. Ia merapat begitu cepat ke arahku, seperti hendak memburu sesuatu yang teramat penting. Semakin dekat, kulihat tapak kakinya yang tak beralas membongkar genangan air di atas trotoar tanpa peduli. Ia terus memacu langkah tanpa menghiraukan ujung celananya yang basah terpercik. Setibanya di area Gong Perdamaian Kota Ambon yang nampak membulat di tengah kota itu, Waode mensejajari badanku. Gerak-geriknya terlihat seperti sibuk memperhitungkan strategi yang bakal ia jalankan. Dua bola matanya secara cepat berganti arah ke kiri dan kanan mengawasi keadaan sekitar.

Setelah nampak sempurna perhitungannya, Ia maju perhalahan, membawa tubuh gempalnya menyeruak di antara kerumunan. "Permisi ibu, permisi bapak..." ia memberi tanda agar manusia dalam kerumunan itu segera membuka jalan. Terkadang ia meliuk-liuk dalam lautan manusia, lalu merunduk secepat kilat menangkap buruannya. Gerakannya lincah, tangkapannya tepat, kadang mengandalkan tangan kanan, kemudian berganti tangan kiri. Dalam 5 menit, sekitar 50 gelas plastik bekas air mineral kemasan sudah ia kantongi.

Waode kembali ke posisi semula, tepat di sampingku menitip hasil kerjanya, lalu segera membaur di antara sampah-sampah pasca upacara peringatan Hardiknas. Kini ia membawa kresek merah sedikit besar, berharap akan terisi penuh seperti sebelumnya. Kuperhatikan, ia melakukan pekerjaannya seorang diri nyaris tanpa saingan, kecuali para petugas kebersihan yang berhasrat melakukan hal serupa demi menambal gaji bulanan yang katanya selalu dipotong.

Sesekali Waode dibentak para petugas kebersihan, dilarang memungut bekas-bekas air mineral kemasan yang ada karena masih banyak orang di arena. Sadar tidak dalam kondisi tepat, Waode menjeda pekerjaanya penuh kecemasan. Ia tak ingin sumber rejekinya lebih dulu dipungut petugas kebersihan kota yang sudah menyapu sisi-sisi jalan. Setelah lengang kerumunan orang-orang, ia meneruskan kembali pekerjaanya tadi. Kali ini, sebuah keresek hitam di tangan kiri, sedang tangan kanannya sigap memungut plastik-plastik bekas.

Pelan-pelan senyum di bibir Waode mengembang meski pekerjaanya belum tuntas. Tak lama, ia menghampiriku, menghamburkan senyum terbaiknya. Memanfaatkan momentum, kini giliranku bekerja, sedikit merapat di antara tumpukan sampah hasil kerja Waode, aku lempar selembar senyum sekedar mengakrabkan diri. Satu pertanyaan pembuka, ia jawab dengan sisa-sisa senyum yang masih mengembang. Dua tiga pertanyaan berikutnya, kami tak lagi sekalipun bersitatap, sebab Waode nampak semakin sibuk. Kadang, ia meninggalkanku begitu saja, kembali memungut satu dua gelas plastik air mineral, lalu kembali menyambung pembicaraan. Laga Waode bak aktor-aktor Hollywood yang selalu sibuk saat meladeni lawan bicara. Ada saja yang mereka kerjakan meski sedang ada tamu. Nah, Waode benar-benar mengambil peran itu siang tadi. Walhasil, kusesuaikan ritme wawancara dengan kesibukannya. Tak apalah, bukankah itu pun sudah bagus? Diberi kesempatan mengobrol di tengah waktu kerjanya.

Perempuan peranakan Buton ini mengaku rejeki siang pasca upacara Hardiknas di Kota Ambon sudah cukup bila digabungkan dengan hasil pulungannya kemarin. Ia berharap, bisa mengais 50.000 rupiah hari ini, setidaknya lebih besar dari penghasilan sebelumnya yang hanya 20.000 rupiah. Tanpa membuang waktu, satu persatu plastik-plastik bekas itu ia sortir. Tak semua yang dipungut dapat dijual, sebab hanya kemasan bekas air mineral yang masih bagus saja yang diterima pengepul. Tangan Waode lincah menari-nari membersihkan satu per satu bekas gelas plastik air mineral, nampak seirama lagu dangdut dari arah panggung.

Meski sedang bahagia, raut wajah Waode seketika berubah dipicu pertanyaan seputar keluarganya. Kulihat, di pelupuk matanya telah menggenang bah kerinduan yang segera tumpah. Kepalanya menunduk, berusaha menyembunyikan kesedihan yang teramat berat. Perlahan, ia sorongkan wajahnya ke arah yang berseberangan dengan tatapanku. Sedikit berat suaranya mengayun pelan, mengabarkan sebuah kesedihan yang menyayat. "Bapak sudah meninggal, dek. Dulu Bapak bekerja sebagai nelayan, menjaring ikan sampai ke daerah Tual." Duh, remuk rasanya hatiku, ikut membasah. "Ibu dulu tidak bekerja, tapi sejak lima tahun lalu itu, akhirnya ibu kerja." Ia sambung kembali sejarah hidupnya yang menyayat itu, tanpa sempat kubalas kalimat sebelumnya.

Belum tuntas kesedihan karena rindu yang sempurna pada sang suami, cerita pilu lain menganga dari penggalan-penggalan kisah berikutnya. Kali ini, Waode merasa sangat sedih lantaran tak mampu menyekolahkan keenam anaknya. Satu-satunya jalan untuk meringankan beban hidup mereka adalah membiarkan anak-anaknya menikah. Kini, sudah empat anak menikah, masing-masing genap dalam keluarga kecil mereka. Tersisa dua anak seumuran siswa SMP dan SD yang juga kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. Nahas bagi Waode, Hardiknas dari tahun ke tahun tak berdampak apapun bagi hidupnya, atau setidaknya bagi anak-anaknya yang ingin bersekolah. Satu-satunya kebahagian setiap kali Hardiknas adalah peluang memungut lebih banyak plastik-plastik bekas.

Mana bisa Waode menyekolahkan kedua anaknya, sedangkan uang hasil kerja hanya cukup makan sehari. Setiap pagi, Waode bersaing dengan puluhan penjajah kantong kresek lainnya di jantung Pasar Mardika. Harga jualnya pun hanya 500 rupiah per satu kantong. Seharian, paling banyak Waode mampu menjual 40 kantong. Baru 20.000 rupiah yang ia dapat setelah seharian membenamkan diri di tengah hiruk-pikuk pasar. Demi menunjang pemasukan, setiap sore giliran ia berkeliling memungut kemasan bekas air mineral. Itu pun ia kumpulkan berhari-hari, baru bisa dijual. Satu kilo plastik dipatok pengepul seharga 5.000 rupiah.

Waode tak terbiasa mengandalkan orang lain. Bahkan, anak kandungnya sekalipun. Ia tak pernah meminta uang dari keempat anaknya yang sudah berumahtangga. Pikir Waode, hidup anak-anaknya pun sudah susah, harus menafkahi keluarga dan menyekolahkan cucunya. Jadi, ia memilih bertopang di atas kakinya sendiri. Sungguh tak ada lagi senyum yang merambati ekspresinya kecuali kesedihan yang terus menggantung di sana. Waode tak berani menakar hidupnya, apakah serba kurang atau pas-pasan. Jangankan sepotong baju baru, beras dan lauk-pauk pun masih ia pikir-pikir tiap kali membeli. Sejak ditinggal suami yang berpulang lima tahun silam, yang diketahui Waode hanyalah bersyukur, menjalani hari-harinya demi sesuap nasi. [SR]

Baca Selengkapnya >>>

5 komentar

Berani Lebih Berbagi Karena Ngeblog

By Shulhan Rumaru on 20.41

Berawal dari ngeblog, akhirnya bisa berbagi perspektif lewat buku & tulisan di media.

Perkembangan dunia blogging di era serba gadget ini, lebih dari sekedar jamur di musim penghujan. Setiap orang dimungkinkan mengabarkan apa saja, mulai hal terpenting sampai yang remeh-temeh. Karena banyak orang lakukan hal serupa, maka kita harus #Beranilebih dari itu.

Dengan motivasi berbagi, di awal 2010, saya mulai membuat blog. Hasilnya, hanya bertahan sebulan, blog itu saya biarkan karam. Selain tamplate yang gak kece dan miskin konten, saya juga bingung mengelolanya. Tak lama menjeda, Saya mulai nimbrung ngeblog bareng teman-teman di salah satu portal citizen journalism kala itu. Ndilalahnya, tulisan saya beberapa kali diganjar headline bersanding dengan para bloger kawakan. Saya pun jingkrak-jingkrakan bahagia, menemukan semangat baru, dan semakin keranjingan menulis.

Dari sana, saya mulai bermimpi menelurkan satu buku. Belum lagi niat itu terlaksana, Tuhan punya rencana lain yang lebih terstruktur dan sistematis. Tiba-tiba, seorang teman blogger meminta saya mengeditori novelnya. Dari situ, tawaran mengeditori buku, pun berdatangan. Akhirnya, niat menerbitkan buku menemui takdirnya. Skripsi saya terkait marketing politik, dipinang seorang doktor komunikasi politik untuk diterbitkan.

Buku saya: Komunikasi Politik Sebuah Pengantar yang nangkring di toko buku.

Tak berujung di situ, saya pun nekat mendirikan penerbit indi untuk gerakan sosial melek pendidikan. Saya memulai itu dengan projek Hibah 1500 Eksemplar Buku untuk pesantren-pesantren. Bermodal aktivitas ngeblog, saya meminta beberapa santri bloger untuk menuliskan kisah-kisah inspiraif mereka terkait pendidikan, tapi dengan catatan tidak dibayar alias pakai prinsip Depag “Ikhlas Beramal”. Satu-satunya royalti mereka adalah satu eksemplar bukti terbit. Alhamdulillah, semua bersedia.

Namun, masalah muncul, belum ada anggaran percetakan. Setelah wara-wiri cari donatur, ternyata saya selalu ditolak, dan tak sedikit yang sanksi gerakan ini. Padahal, naskah kadung diedit, sudah tahapan layout, cover sudah jadi, ISBN pun sudah punya. Masak iya, gagal? Seorang kawan menyarankan agar buku itu dijual dengan konsep bagi hasil, jadi sumbangan ke pesantren dialihkan dalam bentuk uang. Katanya, konsep ini bisa dipakai merayu donatur. Syukur, ada donatur yang bersedia. Saya bentuklah relawan marketing. Pascaterbit, tim pemasaran yang saya bentuk tiba-tiba pincang lantaran mereka sibuk bekerja. Saya mencoba membujuk supaya mereka mau melakukan pemasaran, tapi kenyataan berkata lain, tim itu akhirnya beku total.

Sisa saya seorang diri. Di depan sudah ada tagihan pengembalian modal si donatur. Saya diminta mengembalikan sekaligus modal yang belasan juta itu, dalihnya takut rugi karena tim marketing mandeg. Posisi saya kian terjepit, adangan-adangan itu membuat semangat saya tinggal remah-remah saja. Saya coba bernegosiasi, menyicilnya selama 6 bulan dengan nominal sekian. Negosiasi yang alot itu akhirnya dikabulkan. Besoknya, saya pindah kosan ke yang lebih murah meriah, fasilitas seadanya, tapi air buat mandi cukup bagus. :D. Thank God seems better, but it sounds a bit like lucky.

Apakah saya tamat? No…no…no…! Saya malah #BeraniLebih maju lagi. Semakin bersemangat menyambangi sekolah membagi-bagi buku. Selain di Ciamis, saya membagikan buku-buku itu hingga ke beberapa sekolah dasar dan pesantren di pelosok Maluku. So, #BeraniLebih berbagi? Siapa takut!